IDI Jawa Timur Juga Gelar Aksi Menolak Program Dokter Layanan Primer

Sidoarjo, Puluhan dokter dari berbagai daerah di Jawa Timur menolak menolak program pendidikan Dokter Layanan Primer (DLP). DLP yang merupakan kebijakan pemerintah pusat itu dianggap hanya pemborosan uang negara.

Aksi unjuk rasa menolak program pendidikan DLP terjadi di Sidoarjo, Banyuwangi, Pacitan, Lamongan, dan Pasuruan.

Di Banyuwangi, puluhan dokter yang tegabung dalam Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menemui Ketua DPRD Banyuwangi, Made Cahyana Negara dan wakil ketua Ismoko, serta beberapa Komisi dan anggota dewan.

Menurut Ketua IDI Banyuwangi, dr Yos Suherman, kebutuhan dokter di daerah sangat kurang. Sehingga jika ditambah lagi adanya pendidikan DLP, maka akan semakin kurang dokter di daerah.

"Tujuannya bagus, hanya implementasinya sangat sulit. Dokter sudah menempuh pendidikan dan pengabdian 6 tahun, masa harus ditambah pendidikan 2 tahun lagi," ujarnya.

Sedangkan di Pacitan, rombongan dokter diterima Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, serta jajaran terkait. Di depan pejabat daerah mereka kembali menyampaikan penolakan terhadap kebijakan pemerintah pusat tersebut.

"Itu tidak akan menyelesaikan masalah kesehatan, justru akan memperumit penyelesaian masalah kesehatan di Indonesia," kata dr Johan Putranto, Sekretaris IDI Pacitan seraya menjelaskan aksi sengaja dilakukan sore hari usai mereka melayani masyarakat.

Baca juga: Tolak Program Layanan Primer, Ratusan Dokter di Solo Gelar Aksi

Foto: Grandyos Zafna Demo menolak program pendidikan DLP digelar di beberapa daerah.

Sepintar apapun dokter, namun menurut Johan, hal itu tak berarti apapun jika tak ditopang ketersediaan obat serta fasilitas penunjang. Apalagi dibutuhkan waktu sedikitnya 11 tahun bagi dokter untuk mendapat predikat DLP. Tentu saja biaya yang dibutuhkan sangat besar.

Sementara, di Sidoarjo, para dokter menyoriti jika program DLP program belum tuntas pembahasannya di tingkat organisasi profesi dan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI). Selain itu juga belum tuntasnya peraturan pendukung berupa peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri.

Menurut korlap aksi dr Rudi Sapoelete, program yang belum jelas tersebut jika dipaksakan untuk berjalan, rentan menimbulkan konklik horisontal antar dokter dilayanan tingkat pertama.

"Kebijakan program JKN yang dijalankan oleh BPJS Kesehatan masih memperlukan perbaikan dalam hal harmonisasi kebijakan, aspek pembiayaan, serta pengawasannya dan kebijakan yang lainnya itu belum tuntas, maka kami tetap menolak kebijakan program pendidikan dokter primer," jelasnya.

Foto: Muchus Dokter-dokter di Surakarta juga kompak menggelar aksi damai.

Baca juga: Kementerian Kesehatan Luruskan Simpang Siur Dokter Layanan Primer

Punya pendapat tentang kontroversi Dokter Layanan Primer? Sampaikan di kolom komentar ya.(bdh/up)