Para Cagub DKI, Ini Saran untuk Atasi Pasien di Jakarta yang Membeludak

Jakarta, Berbicara mengenai visi misi dari para calon gubernur Jakarta, masing-masing memiliki program sendiri. Di sektor kesehatan meski mungkin detailnya berbeda, namun menurut pakar dari tiga calon yang ada semuanya masih terlalu fokus pada pelayanan di fasilitas kesehatan.

Disebut oleh ahli kebijakan publik Profesor Hasbullah Thabrany dari Universitas Indonesia bahwa pada umumnya para calon menginginkan peningkatan akses atau layanan terhadap fasilitas kesehatan. Namun melihat kenyataan yang ada di lapangan sebetulnya akses layanan untuk Jakarta sudah mulai membaik.

Masalah yang justru kini lebih perlu diperhatikan adalah penumpukan pasien. Dengan peningkatan akses masyarakat berbondong-bondong datang ke fasilitas kesehatan membuat antrean membeludak.

Baca juga: Berbekal Ekonomi Pas-pasan, Begini Kisah Aznan Menjadi Dokter

Bagaimana mengatasinya menurut Prof Hasbullah para calon gubernur bisa mulai dengan mencari cara menarik partisipasi fasilitas kesehatan swasta. Di Jakarta ada sekitar 200 rumah sakit dan hanya sekitar 20 di antaranya yang milik pemerintah.

"Pola pikirnya masih fokus pada fasilitas kesehatan yang milik pemerintah. Coba lihat masyarakat Jakarta kalau sakit mengantrenya lama, itu bisa diselesaikan kalau RS swasta digunakan. Jadi nggak usah lagi ngantre dari subuh. Itu yang sebetulnya perlu disentuh," ujar Prof Hasbullah dalam acara diskusi oleh The Indonesian Institute, Jakarta, Selasa (6/12/2016).

Menurut Prof Hasbullah masih ada sekitar 40 persen RS swasta di Jakarta yang belum bekerja sama ikut menyelenggarakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Beberapa yang sudah ikut juga bahkan tidak menjalankannya dengan penuh karena memasang kuota menerima pasien per hari.

"Karena memang bayarannya nggak realistis buat RS swasta yang biasa nerima pasien-pasien umum yang dibayarin perusahan," kata Prof Hasbullah.

"Pemda bisa bantu itu dengan memberi dana atau alat untuk RS swasta yang memang misinya membantu org sakit. Itu kan misi pemerintah juga... Coba kalau pemda berani mulai besok RS dan puskesmas pemerintah enggak perlu uang dari APBD. Subsidi saja untuk BPJS biar bayaran ke rumah sakit ada nilai ekonomisnya. Mereka bersaing melayani," papar Prof Hasbullah.

Baca juga: Terjadi Kebakaran di Ruang Operasi, Ternyata Kentut Pasien Penyebabnya

(fds/vit)