Namun dalam perencanaannya ternyata mengundang pro dan kontra di kalangan dokter sendiri. Seperti diberitakan beberapa waktu lalu ada dokter di daerah yang sempat berdemo untuk menolak pembukaan DLP.
Alasannya bermacam-macam mulai dari khawatir masa kuliah jadi terlalu lama hingga ada isu konflik kepentingan antar dokter. Dalam usaha mencari jalan keluar, beberapa pihak fakultas yang berencana akan membuka DLP pada Selasa (6/12/2016) berkumpul untuk berkoordinasi di Kementerian Kesehatan.
"Ada pihak yang harus jalan tapi ada yang belum menerima menjalankannya dengan penuh. Kalau tetap seperti ini terus semua orang akan tersandera dan masyarakat yang akan rugi," kata guru besar FK Universitas Gadjah Mada Prof Dr dr Laksono Trisnantoro, MSc, PhD, ketika ditemui di Kementerian Kesehatan, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (6/12/2016).
Baca juga: Ada Muatan Lokal, Dokter Layanan Primer Bisa Belajar Menyetir Pesawat
Dari hasil koordinasi diketahui sebetulnya semua perangkat instansi siap untuk menjalankan DLP. Payung hukum dan kurikulum juga telah rampung, tinggal bagaimana eksekusinya.
Koordinasi dan sosialisasi akan terus dilakukan sampai menemukan titik terang. Prof Laksono mengatakan karena sudah tidak mungkin lagi program DLP untuk dibatalkan.
"UU-nya sudah ada dan harus kita jalankan tidak bisa mundur lagi. Ada beberapa universitas yang fakultasnya bahkan sudah membuka menjalankan ini," kata Prof Laksono.
Dekan FK Universitas Atmajaya Dr dr Yuda Turana, SpS, dalam kesempatan yang sama mengatakan pada intinya semua pihak setuju dengan DLP. Hanya saja belum ada kesepakatan bagaimana operasional program berjalan.
"Kita sedang coba sama-sama menuju ke sana. Kita diskusi mencari yang terbaik untuk negara karena tujuannya sama, mulia bagaimana menguatkan layanan primer," tutup dr Yuda.
Baca juga: DLP Bukan Program Wajib, Dokter Umum Tetap Bisa Praktik di Faskes Dasar
(fds/vit)
0 Response to "17 Fakultas Kedokteran Temui Menkes Terkait Dokter Layanan Primer"
Posting Komentar