Tolak Program Layanan Primer, Ratusan Dokter di Solo Gelar Aksi

Muchus Budi R. - detikHealth

Jakarta, Ratusan dokter di Solo menggelar aksi menolak program pendidikan layanan primer yang dinilai diskriminatif. Selain itu program tersebut dinilai semakin membuat biaya pendidikan tinggi untuk sekolah dokter dan karena masa tempuh pendidikan dokter yang semakin panjang sehingga rasio jumlah dokter dengan penduduk semakin tidak ideal.

Aksi tersebut digelar di Bundaran Gladag, Senin (24/10/2016). Tidak kurang dari 200 dokter dari yang senior, yunior hingga para mahasiswa kedokteran turun ke jalan membawa sejumlah poster tuntutan. Aksi dipimpin oleh Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Solo, Adji Suwandono. Mereka memastikan bahwa pelayanan kesehatan publik masih tetap berjalan karena sebagian besar dokter tetap bekerja melayani masyarakat.

Dalam tuntutannya, mereka menolak kebijakan pemerintah itu lantaran membuat masa pendidikan dokter menjadi lebih panjang tentang program layanan primer karena semakin memperpanjang masa pendidikan dokter hingga 10 tahun untuk membuka praktik. Dengan kebijakan itu biaya pendidikan sekolah kedokteran juga semakin meningkat sehingga sulit dijangkau kalangan menengah ke bawah.

"Untuk menjaga kompetensi dokter sudah sebenarnya sudah dilakukan dengan berbagai cara. Para dokter telah menjalani uji kompetensi secara berkala dan seringkali mengikuti berbagai simposium untuk semakin meningkatkan kemampuan. Dengan kebijakan layanan primer itu rasio jumlah dokter dengan penduduk akan semakin tidak ideal. Biaya kesehatan juga semakin tinggi karena biaya pendidikan juga tinggi," ujar Aji Suwandono.

Foto: muchus Dokter-dokter di Solo berorasi menolak program studi Dokter Layanan Primer

Baca juga: Kementerian Kesehatan Luruskan Simpang Siur Dokter Layanan Primer

Kebijakan tersebut, lanjut Aji, sebenarnya tidak berpengaruh para dokter-dokter yang telah membuka berpraktik. Aksi tersebut digelar besama para dokter yunior maupun senior sebagai bentuk solidaritas terhadap nasib para calon dokter menempuh pendidikan.

IDI Solo menyarankan lebih baik pemerintah mengevaluasi sistem kesehatan dan pendidikan kedokteran agar pro rakyat. Menurutnya, dua tahun pelaksanaan JKN (jaminan kesehatan nasional) masih banyak masalah, kesimpangsiuran dan jauh dari yang diharapkan. Pemerintah lebih baik fokus pada program prioritas mengatasi minimnya alat kesehatan, kekosongan obat, persoalan obat palsu, juga sarana-prasarana Puskesmas dan rumah sakit yang masih minim. Bahkan masih banyak Puskesmas yang mengalami kekosongan dokter.

Aksi menolak program studi DLP juga digelar di Jakarta. Massa dokter dari IDI berdemo di depan Istana Merdeka, tepatnya di Taman Aspirasi yang berlokasi di Silang Monas. Ancaman mogok nasional muncul dalam salah satu orasi para dokter.

Foto: Haris Fadhil/detikcom Demo serupa juga digelar di Jakarta

Baca juga: Ini Kompetensi Lebih yang Dimiliki Dokter Layanan Primer (mbr/up)